Hallo, teman-teman...
Pada Pembahasan kali ini, saya akan membahas Sejarah
Perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari masa Pra Kolonialisme
sampai masa Reformasi. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena Setiap
negara pasti mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Di dalam sistem ekonomi
tersebut, sangat penting diperlukannya seluruh elemen dalam suatu negara untuk
mencapai kestabilan ekonomi di suatu negara. Sampai saat ini, Indonesia
menerapkan sistem ekonomi Campuran, dimana sistem ekonomi campuran tersebut
merupakan gabungan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi
sosialis. Jadi dipadukan antara peran pemerintah dan masyarakat/swasta sehingga
tidak terjadi pemusatan kekuasaan ekonomi di salah satu pihak. Sebelum kita
membahas secara keseluruhan Sejarah Perekonomian dari masa Pra Kolonialisme
sampai masa Reformasi, kita harus memahami terlebih dahulu arti dari Sejarah
perekonomian Indonesia. Berikut ini Penjelasannnya....
Setelah kita memahami arti dari Sejarah perekonomian Indonesia, selanjutnya kita akan membahas sejarah Perekonomian yang dimulai pada masa Pra Kolonialisme :
1.
Era
Pra Kolonialisme
Indonesia terletak di
posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia,
sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah
satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia,
melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui
Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke
laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia
dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia
dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan
tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana
pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa
Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan
Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan
kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis
produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
“mampir”.
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin
perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di
masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di
Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak
berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi
surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya
wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan
kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa,
kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial,
pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa
di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh
dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.
2.
Era
Kolonialisme
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan
yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki
Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak
meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh
Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah
menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa
sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi
beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka
berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Pendudukan Portugis
Alfonso de Albuquerque memulai perjalanannya
mengarungi Samudra Atlantik, melewati Tanjung Harapan Afrika, menuju selat
malaka. Penjelajahan ini disebut dengan Penjelajahan Samudra yang ditujukan
untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang dicari-cari oleh bangsa Eropa pada
saat itu. Ada 3 motivasi Bangsa Portugis datang ke Asia, khususnya Indonesia,
yaitu Feitoria, Fortaleza, dan igreja. Dimana Feitoria merupakan pencarian
emas, Fertoleza adalah pencarian kejayaan, sedangkan igreja adalah menyebarkan
agama Katolik Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh
Alfonso de Albuquerque mencapai Maluku, yang merupakan pusat rempah-rempah
-
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis
benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang
untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie),
sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis
lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC
diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
- Hak mencetak uang
- Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
- Hak menyatakan perang dan damai
- Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
- Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai
“penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh
ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk
menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan
kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan
VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC )
dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu.
Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara
lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh
ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang
jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan
di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga
samudera Hindia.
Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan
menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan
kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu
kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di
masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050
metrik ton.
- ·
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang
telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent
(pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles
mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan
landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk
Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang
menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya,
tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan
teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain
:
- Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif
adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar,
sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang
pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah
jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang
di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).
- Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan
ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan
peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.
- The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun
penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam
perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir
kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya
antara lain :
- Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf
dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
- Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri
jumlahnya terlalu sedikit.
- Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para
bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara
turun-temurun.
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai
diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah
untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.
Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan
rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll.
Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi
Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah
penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di
Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang
pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh
pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya,
antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban rakyat
untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi
para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai
dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel
amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih
diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa
menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini
juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari
meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel,
pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa
sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah
Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk
menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu
meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa
nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
- ·
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih
tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
- Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan
tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan
kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
- Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat
harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha
memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat
tersebut.
- Laissez faire laissez passer, perekonomian
diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang
peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama
bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
- ·
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur
ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang
sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai
Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang
diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik
Dengan mengeksploitasi masyarakat Indonesia, Jepang
memberlakukan sistem pengaturan pemerintah dengan cara :
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang,
mulai dari hasil perkebunan, pabrik, hasil pertambangan, bahan mentah.
Jepang mengawasi ekonomi Indonesia secara ketat
dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat.
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki,
yaitu sistem yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang.
3.
Era
Orde Lama
Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era
Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan,
kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Berikut ini
penjelasannya...
- Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan
amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan
November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI yang menyebabkan Kas
negara kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri
keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli
1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke
India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang
Ekonomi) 19 Januari 1947
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
(Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang
produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada
pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada
pangan, diharapkan perekonomian akan membaik
- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik
maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa
bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya
sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ekonomi, antara lain :
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
(sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun.
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu
dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan
kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat
pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan
pengusaha non-pribumi.
- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai
bank sentral dan bank sirkulasi.
- Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo
I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama
antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk
pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil
alih perusahaan-perusahaan tersebut.
- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959,
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959
menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp
50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang
melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam
pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965
menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru
mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang
rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah
untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan
juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara
Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan
sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
4.
Era
Orde Baru
Pada masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang
dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian
Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia
tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1
Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi
investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini
mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970.
Iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah,
dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi
Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga
sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga
di kisaran 6-7 persen.
Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi
terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya
keropos. Kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan
dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. 70 persen perekonomian
dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi
Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional.
Posisi Bank Indonesia (BI) pada era Soeharto juga
tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa
membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80
persen.
Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk
membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan.
Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen.
Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan
dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini
mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini.Pada awal orde
baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi
mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per
tahun.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan
rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi,
dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan
preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia
minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,
kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa
diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan
nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi
5.
Era
Reformasi
- Masa
Kepemimpinan BJ Habibie (1998-1999)
Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal
sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus
capaiannya adalah pemulihan kondisi
ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998
menjadi 0,79 persen pada 1999.
Habibie menerbitkan berbagai
kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa
kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS
pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia
mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan
ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
- Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
- Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
- Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
- Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
- Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
- Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemerintahan presiden B.J. Habibie
yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi.
- Masa
Kepemimpinan Abdurahman Wahid (1999-2001)
Keadaan
Ekonomi pada masa Abdurahman Wahid :
- Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada
perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan
tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga
sudah mulai stabil.
- Hubungan
pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang
dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank
Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari
luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- Politik
dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi
enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
- Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin,
dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian
dalam perdagangan saham di dalam negeri.
- Masa
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Pada masa pemerintahan Megawati,
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke
tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen
pada tahun sebelumnya.
Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh
menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi
Indonesia tumbuh 5,03 persen.
Tingkat kemiskinan pun terus turun
dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003, dan
16,7 persen pada 2004.
Perbaikan yang dilakukan pemerintah
saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat
utang atau obligasi secara langsung.
Perekonomian
Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era
Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya
pelaku-pelaku ekonomi.
Tetapi, masih ada beberapa masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh
untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
- Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
- Di
masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal
keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan
modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
- Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di
bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan
Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada
2005.
Pada 2006, pertumbuhan ekonomi
Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi
Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen.
Lalu, pada 2008, pertumbuhan
ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat
itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga
neraca perdagangan lumayan berimbang.
Pada 2009, di akhir periode pertama
sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh
melambat di angka 4,63 persen.
Pada 2009, di akhir periode pertama
sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh
melambat di angka 4,63 persen.
Meski begitu, Indonesia masih bisa
mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu,
pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia.
Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali
tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana
percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang.
Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh
6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di
level 6,23 persen. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan
capaian 5,56 persen pada 2013 dan 5,01 persen pada 2014.
Kebijakan – Kebijakan yang dilakukan oleh Susilo
Bambang Yudhoyono
- Kebijakan
kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau
dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
- Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial.
- Kebijakan
yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
- Masa
Kepemimpinan Joko Widodo (2014-sekarang)
Pada masa pemerintahan Joko Widodo merombak
struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan
melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing.
Namun, grafik pertumbuhan ekonomi
Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah
pertumbuhan pada era SBY.
Pada 2015, perekonomian Indonesia
kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat
itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen.
Di era Jokowi arah perekonomian
Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya.
Dalam kondisi itu, tak diketahui
sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan
pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga.
Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai
terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun
2017 sebesar 5,17.
Berdasarkan asumsi makro dalam APBN
2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan
mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak
cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen.
Sementara pada kuartal II-2018,
ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada
sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Pada Senin (5/11/2018), BPS
mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 sebesar 5,17
persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Inflasi yang bisa
dipertahankan di bawah 4%. Layaknya negara di Eropa, inflasi tidak pernah
nyaris di atas 5%.
Pemerataan ekonomi
juga sudah dilakukan pemerintah lewat pembangunan infrastruktur. Hal itu
dilihat dari 223 proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di seluruh
Indonesia. Yakni sebanyak 53
proyek (Rp 545,8 triliun) di Sumatera, 89 proyek (Rp 995,9 triliun), Sulawesi
27 proyek (Rp 308,3 triliun), Kalimantan 17 proyek (Rp 481 triliun), Bali dan
Nusa Tenggara 13 proyek (9,4 triliun), Maluku dan Papua 12 proyek (464
triliun), dan 12 proyek dan tiga program nasional (1.345,7 triliun).
Sekian penjelasan tentang Sejarah Perekonomian Indonesia, semoga dapat dipahami dengan baik dan benar, mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih banyak kesalahan. Terima Kasih....
Referensi :
