Kebijakan Utang Luar Negeri Guna Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian

Hallo teman-teman semua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Kebijakan Utang Luar Negeri Guna Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian, sebelum kita membahas kebijakan utang luar negeri, terlebih dahulu kita membahas tentang neraca pembayaran internasional. Apakah itu? Mari kita simak pembahasannya di bawah ini...

Neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) adalah catatan terstruktur secara sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun.

Jadi, Neraca Pembayaran Internasional adalah catatan transaksi ekonomi yang di dalamnya termasuk juga Utang Luar Negeri. Berikut ini pembahasannya...

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Saat Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia sekitar 2,5 tahun silam, ia sudah mendapat warisan total utang Rp2.700 triliun. Kini, posisi total utang pemerintah pusat per Juni 2017 bertambah pesat menjadi sekitar Rp3.700 triliun. Ini artinya, ada kenaikan utang pemerintah hingga Rp1.000 triliun di era pemerintahan Jokowi. Namun, bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Panjaitan, total utang pemerintah itu dinilainya belum seberapa jika dilihat dari rasionya dari PDB. Persentase rasio utang terhadap PDB Indonesia disebutnya masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. "Kita punya utang masih tergolong sangat kecil dibandingkan negara lain. Masih di bawah 30 persen, tepatnya 27,9 persen dari PDB kita,"kata Luhut.

Bagaimana sebenarnya utang pemerintah terutama dari pinjaman luar negeri? 

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) saja, utang luar negeri Indonesia dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok peminjam, yaitu pemerintah, bank sentral, dan swasta. Pada akhir 2016, jumlah total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesarr $317,08 miliar tumbuh sebesar 2,04 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat berjumlah $310,73 miliar.

Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang berasal dari eksternal. Kebijakan hutang ini dilakukan untuk menambah dana perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Penggunaan hutang dapat meningkatkan risiko perusahaan, karena ketika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya maka akan terancam likuiditasnya, sehingga manajemen harus mampu mengambil keputusan yang sesuai dan tepat untuk meminimalisir risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Kebijakan hutang merupakan tanggung jawab penting manajer. Manajer harus mempertimbangkan kepentingan -- kepentingan pihak lain yang terlibat dalam kebijakan yang diambil. Manajemen seharusnya bertindak bedasarkan kepentingan pemilik modal. Dalam hal ini mengenai tanggung jawab manajemen terhadap pengelolaan pendanaan yang diserahkan padanya.

BI sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur utang luar negeri. Ada tiga kebijakan yang harus diperhatikan perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pinjaman luar negeri.

Kebijakan pertama, pembiayaan dalam bentuk pinjaman luar atau dalam negeri, portofolio harus pembiayaan ekonomi produktif.
Kemudian, kebijakan kedua yaitu manajemen risiko terhadap sumber pembiayaan utang luar negeri harus prudent. BI telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan hedging terhadap resiko nilai tukar serta menyediakan likuiditas.

Kebijakan ketiga, perusahaan yang melakukan utang luar negeri tidak overleverage yang artinya rasio utang dan rating-nya harus bagus.

 Berikut adalah tabel posisi hutang luar negeri Indonesia menurut kelompok peminjam dari tahun 2005-2016 berdasarkan kelompok peminjam :

Berdasarkan tabel posisi hutang luar negeri Indonesia diatas, dapat dilihat bahwa hutang perusahaan dari tahun 2005-2016 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini akan meningkatkan resiko perusahaan karena jumlah hutang yang terus meningkat. Tabel tersebut juga menunjukan semakin besar perusahaan, maka akan membutuhkan modal yang semakin besar juga. Dengan  jumlah hutang dari tahun 2005-2016 yang terus meningkat, dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih tertarik untuk mendapatkan modal perusahaan dari hutang.

Kebijakan hutang yang biasanya diproksikan atau diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi hutang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend yang cukup berbahaya. Pemberi pinjaman dan investor biasanya memilih debt to equity ratioyang rendah karena kepentingan mereka lebih terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mungkin tidak dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat 383,3 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 5,5 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar 187,2 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1% (yoy). Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

ULN swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi ULN swasta meningkat 1,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 10,8% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5% (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1%.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36%. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Utang luar negeri walaupun kedengarannya menyakitkan karena kita harus bergantung pada negara lain, namun faktanya utang luar negeri merupakan kebijakan yang cukup penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan negara adi kuasa seperti Amerika Serikat juga tetap melakukan utang-piutang dengan negara lainnya. Sebut juga Negara Jepang, negara maju dari Asia ini juga masih mengeluarkan kebijakan pinjaman luar negeri untuk membangun negara dengan dana pinjaman. Berikut ini manfaat utang luar negeri yang perlu kita ketahui;

Kegunaan Utang Luar Negeri :

1. Pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang

Saat ini masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi dibalik utang itu ada tujuan yang dapat kita nikmati bersama nantinya. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup.

Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut antara lain:

·         Pembangunan jalan (jalan tol, jalan layang).

·         Pembangunan sebuah kota.

2. Menutupi kekurangan anggaran

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran seperti kas, bisa kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola denga baik oleh yang bersangkutan.

3. Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan

Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya ini perlu di bagi rata agar semua program yang telah direncanakan berkembang meski sedikit demi sedikit.

Kemudian, karena tidak seenaknya negara membuat uangnya sendiri, maka semua ada peraturan dan kesepakatannya. Utang luar negeri juga bertindak sebagai:

·         Dapat meningkatkan kegiatan investasi agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.

·         Sebagai alat untuk meratakan pendapatan negara sehingga rakyat lebih sejahtera.

·         Dapat menutupi kekurangan untuk belanja negara.

4. Menjalin hubungan bilateral

Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung dengan negara lain satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

5. Sebagai bentuk pengakuan negara lain

Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

Jenis-jenis Utang Luar Negeri :

1. Pinjaman

• Pinjaman luar negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri bisa dari IMF, world bank, kreditor bilateral ( ada hubungan bilateral dari dua negara yang salah satunya meminjamkan uang untuk negara yang lainnya), dan bisa dari sumber lainnya.

Kemudian untuk pinjaman luar negeri terdapat 2 macam, yaitu:

>> Pinjaman Program

Pinjaman ini untuk melaksanakan suatu program misalnya untuk MDGs (pendidikan, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan), dan untuk program-program negara lainnya.

>> Pinjaman Proyek

Untuk pinjaman proyek ini bertujuan untuk sebuah proyek, misalnya untuk pembangunan infrastruktur negara dalam berbagai sektor tidak hanya untuk sumber daya alam tapi untuk sektor jasa juga tersedia.

• Pinjaman dalam negeri

2. Surat Berharga Negara

Ada dua jenis surat berharga negara yaitu:

·         Surat utang negara (SUN): bisa rupiah atau valuta asing.

·         Surat berharga syariah negara.

Dampak Positif dan Ngeatif Utang Luar Negeri Indonesia

a.    Dampak positif

·         Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b.    Dampak Negatif

·         Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain).

Selain itu, hutang luar negeri bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1.    Membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.

2.    Sebagai penurunan biaya bunga APBN

3.    Sebagai sumber investasi swasta

4.    Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar modal

5.    Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara

  

Ada beberapa penyebab meningkat atau menurunnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:

1.     Defisit Transaksi Berjalan (TB)

TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.

2.     Meningkatnya kebutuhan investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi kekurangan dana investasi. Menurut pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun. Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

3.     Meningkatnya Inflasi

inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.

4.     Struktur perekonomian tidak efisien

Karena  tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri.

Setidaknya ada beberapa hal penting yang harus dipikirkan  dengan upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1.      Pertama, kesadaran akan bahaya utang luar negeri, bahwa utang yang dikucurkan negara-negara kapitalis akan berujung pada kesengsaraan. Selama ini, salah satu penghambat besar untuk keluar dari jerat utang adalah pemahaman yang salah tentang utang luar negeri. Kucuran utang dianggap sebagai bentuk kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah. Sehingga, semakin banyak utang yang dikucurkan, semakin besar pula kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan di sini. Demikian juga pemahaman bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan utang luar negeri.

2.      Kedua, keinginan dan tekad kuat untuk mandiri harus ditancapkan sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Sebaliknya mentalitas ketergantungan pada luar negeri harus dikikis habis.

3.      Ketiga, menekan segala bentuk pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.

4.      Keempat, melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan. Dengan membangun sector pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang masuk sembako. Dan memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum memperkuat struktur perekonomomian untuk menaikan pertumbuhan ekonomi.

5.      Kelima, mengatur ekspor dan impor yang akan memperkuat ekonomi dalam negeri dengan memutuskan import atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri dan membatasi import dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi. Serta memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara debitur.

Jadi, Kesimpulannya adalah Utang Luar Negeri adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua negara, salah satunya Indonesia dalam rangka membangun perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, hal itu tentu harus perlu diatur agar negara tidak mengalami defisit yang terlalu besar dalam neraca pembayaran internasional.

Sekian pembahasan kita kali ini, semoga dalam memanfaatkan utang luar negeri bisa digunakan untuk melakukan pertumbuhan perekonomian Indonesia, Terima Kasih....

Referensi :

https://guruakuntansi.co.id/neraca-pembayaran-internasional/

https://www.kompasiana.com/ngafit/5bb5fe796ddcae54242bb2c3/kebijakan-hutang-yang-dilakukan-oleh-pemerintah-indonesia-dan-swasta-berdasarkan-hutang-luar-negeri

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Tetap-Terkendali-Maret-2019.aspx

https://www.beritasatu.com/ekonomi/225505/bi-3-kebijakan-utang-luar-negeri-ini-harus-diperhatikan

https://manfaat.co.id/manfaat-utang-luar-negeri

http://berkuag.blogspot.com/2013/11/dampak-dan-pengaruh-hutang-luar-negeri.html

https://tirto.id/membedah-utang-luar-negeri-indonesia-ctvo